JIKA Indonesia menjadi Daulah Islamiyah

[Husada]

Kembali ke judul,

adakah yang keberatan Jika Indonesia menjadi negara Syariat??

setiap opini diberikan 1 saja alasanya.

Dari perkembangan diskusi ketahuan bahwa syariat yang dimaksud adalah Syariat Islam, sama dengan Daulah Islamiyah.

Sangat disayangkan, apa, ato 'binatang apa' Syariat Islam ato Daulah Islamiyah itu, sampai sejauh ini belum dikemukakan. Bahkan, sudah diminta kepada TS untuk mengemukakan bagian mana dari hukum yang sekarang ini yang tidak sesuai dengan Daulah Islamiyah, tetap saja belum direspons positip. Diskusi yang melelahkan, sepihak ingin didengar dan tidak mau mendengar. Syusyah.

[Pecinta Ibadah]

Kembali ke judul,Dari perkembangan diskusi ketahuan bahwa syariat yang dimaksud adalah Syariat Islam, sama dengan Daulah Islamiyah.

Sangat disayangkan, apa, ato 'binatang apa' Syariat Islam ato Daulah Islamiyah itu, sampai sejauh ini belum dikemukakan. Bahkan, sudah diminta kepada TS untuk mengemukakan bagian mana dari hukum yang sekarang ini yang tidak sesuai dengan Daulah Islamiyah, tetap saja belum direspons positip. Diskusi yang melelahkan, sepihak ingin didengar dan tidak mau mendengar. Syusyah.

  sayang sekali.. ok deh di CLOSED saja TSnya..

salam persahabatan

[Husada]

Kepada moderators trit ini, silahkan.

[Jenova]

mas bro, yang menjadi ACUAN keputusan hakim atau TERDAKWA yang lebih kuat??

"..Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No.265/Pid.B/2010/PN Bogor tertanggal 20 Januari 2011 menyatakan Munir Karta, mantan Ketua RT VII/ RW III, merekayasa surat pernyataan tidak keberatan dari warga dan tanda-tangannya.

Munir Karta melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan pasal 378 KUHP perihal perbuatan curang. Adanya upaya pemalsuan dan penipuan tersebut menguatkan sikap Pemkot Bogor untuk menilai proses pengajuan IMB cacat dan karenanya layak dibatalkan"
sumber: http://www.indonesiamedia.com/2011/09/13/hrw-telusuri-ulang-kronologis-pencabutan-izin-gereja/

Ya, aku tidak mengingkari fakta bahwa memang IMB GKI Yasmin dicabut dengan alasan "cacat hukum".
Sebetulnya kalo memang cacat hukum, ya tidak ada yg bs protes kalo ijin dicabut.

Tapi yg jadi pertanyaan, cacat hukumnya itu benar2 murni cacat hukum, atau akibat ulah sekelompok oknum?
Bukan rahasia lagi kalo cacat hukum itu terjadi akibat hal2 demikian:

Pemkab Purwakarta Cabut Izin Gereja Katolik Stasi Santa Maria
... ... ...
Theophilus Bela juga mengutip keterangan yang diperoleh dari Romo Agustinus Made, Kepala Paroki Salib Suci yang menyebutkan bahwa izin pendirian gereja tersebut telah mendapat dukungan tanda tangan dari 60 warga. Namun, karena takut akibat teror dari kelompok Front Pembela Islam (FPI) mengakibatkan jumlah warga yang telah menandatangani dukungan menyusut menjadi 45 orang ketika pihak FKUB dan Depag Pemkab memanggil mereka
... ... ...
http://jephman.wordpress.com/2009/10/23/pemkab-purwakarta-cabut-izin-gereja-katolik-stasi-santa-maria-2/

Dan kalo melihat kesaksian dari Munir Karta, dan mengingat lazimnya hal2 seperti kutipan di atas, maka jujur aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan "cacat hukum" ini adalah akibat rekayasa.

Anyway, sudah OOT utk membahas kasus GKI Yasmin.
Dari pihakku mengenai topik GKI Yasmin, aku akhiri di sini. 

[Jenova]

sayang sekali.. ok deh di CLOSED saja TSnya..

salam persahabatan

Yah... sebetulnya aku penasaran sekali dgn konsep syariah yg Anda ajukan ini.

IMHO, Anda belum memberikan klarifikasi mengenai perubahan yg ingin dibawa oleh syariah jika diterapkan di Indonesia.
Aku sangat penasaran, sejauh apa perbedaan hukum2 NKRI dengan hukum syariah.
Apa saja hukum2 yg harus diubah karena tidak sesuai dengan syariah?

Aku berharap Anda dan rekan2 muslim lainnya berkenan berbagi mengenai pengetahuan ini.
Tapi kalo Anda menghendaki thread ini dtutup, kami akan hormati keinginan Anda.
Silakan moderator yg bertugas: momod Ignas / cosmicboy, atau moderator lain yg mewakili, utk bisa menutup thread?

[RHCP]

sebelom ditutup kasih kesimpulan dulu dong, biar gak percuma.....udah 11 page masa begini aja.....moderator silahkan buat kesimpulan singkat terus langsung ditutup.

[Jenova]

itu kekeliruannya dalam memahami Syariat yang dijadikan DASAR NEGARA, dimana Perintah kepada MUSLIM disamakan dengan Non Muslim. ketika berkaitan dengan Masyarakat yang berbeda keyakinan Syariat islam menjembatani hak2 tersebut dengan adanya HUKUM bagi orang2 Non islam, agar dimana kerukunan bisa terwujud TANPA saling MENCEDERAI KEBEBASAN.

pandangan skeptis tentang adanya "CARA/TIPU Muslihat" adalah kurangnya mengkaji bagaimana syariat itu bekerja, dimana sebuah anggapan ANCAMAN sudah menjadi dasar pertama dari kesimpulan tersebut.

Maaf, baru sempat baca2 postingan2 Anda sekarang.

Kalo Anda masih berkenan mendiskusikan topik ini, aku punya pertanyaan bagi Anda mengenai contoh kasus pengaturan perdagangan / konsumsi daging babi di Indonesia.
Anda bilang membatasi perdagangan / peternakan babi hanya di daerah2 tertentu (yg sedikit muslimnya), dan Anda katakan "tanpa mencedarai kebebasan".
IMHO, saat ini non muslim sudah menghormati hak2 dan kepentingan2 muslim utk tidak mengkonsumsi daging babi atau produk yg mengandung babi.
IMHO, bisa dibilang tidak mudah mencari produk mengandung daging babi di Indonesia, belum lagi perijinan dari depkes utk memproduksi makanan yg mengandung babi.
Garis besarnya, peraturan di NKRI saat ini sudah "mengekang" kebebasan non muslim utk mengkonsumsi daging babi. Dengan penerapan syariah, "pengekangan" seperti apa lagi yg harus diperketat? Kasarnya, kalo boleh aku simpulkan, syariah akan membuat non-muslim lebih sulit lagi utk mengkonsumsi daging babi.
Kalo konsep yg Anda sebutkan di atas mau diterapkan, bagaimana Anda bisa menjustifikasi bahwa syariah Islam itu "tidak mencederai kebebasan"?

[Husada]

Damai bagi FIKers sekalian.

Saya ingin kembali ke awal saja. Trit ini diawali dengan:

adakah yang keberatan Jika Indonesia menjadi negara Syariat??

setiap opini diberikan 1 saja alasanya.

Saya keberatan.

Negara ini adalah negara hukum, bukan negara syariat.
Hukum terdiri dari dua macam, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah konstitusi dan segala turunannya. Hukum Tidak tertulis ialah konvensi, baik berupa kelaziman, atau konsensus, ato lainnya. Tentang konstitusi dan segala turunannya, mekanisme penerbitan, dan/atau perevisian, dan/atau pencabutannya sudah jelas.
Tentang konvensi, tampak dari spirit, semangat, kebiasaan para warga negara yang direpresentasikan melalui pidato para petinggi eksekutip, legislatif, dan yudikatif. Jadi, kalo sudah disepakati secara nasional bahwa ada 4 pilar negara bangsa ini, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, hendak dirubah apa lagi? Bahkan, slogan NKRI Harga Mati, layak diapresiasi, lantas, kemudian dapat disimpulkan bahwa saya keberatan mengganati Pancasila menjadi Daulah Islamiyah.

Damai, damai, damai.

[Husada]

Damai bagi FIKers sekalian.

Tambahan argumen lain tentang keberatan saya dengan penggantian dasar negara ini ialah belum diketahui oleh seluruh warga NKRI ini, apa gerangan DI (Daulah Islamiyah) itu. Apakah benar DI lebih baik dari Pancasila? Belum semua warga mengetahuinya, karena DI belum diajarkan secara umum di negeri berketuhanan ini.

Dengan mengadakan pembandingan kepada NAD (warganya relatif lebih homogen) yang telah sekitar satu dasawarsa menjadikan DI sebagai dasar aturan hidup berbangsa dan bermayarakat, ternyata NAD tidak lebih maju dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Kemudian atas hal tersebut, diajukan alasan, "Itu karena belum semua poin-poin DI diterapkan secara murni dan konsekuen di NAD." Kalau benar begitu, bahwa belum semua poin-poin DI diterapkan di NAD, juga bukan menunjukkan kelayakan DI mengganti Pancasila akan menjadi lebih baik. Sebab, bila benar di NAD hanya beberapa poin DI diterapkan, pasti yang dipilih adalah poin-poin yang paling urgen, atau vital, atau sangat penting. Nah, jika poin-poin terpenting dari DI itu telah diterapkan di NAD, ternyata tidak mampu mengangkat NAD lebih maju daripada daerah lain, bahkan banyak suara-suara yang mempertanyakan keampuhan DI itu, mengapa pula DI itu diinginkan diberlakukan secara nasional?

[Djo]

Intermezzo aja....

Kalo syariah islam, berarti wanitanya nanti diminta pake cadar ya ?

Nah kalo begitu, setiap penjaga Lembaga Pemasyarakatan harus extra hati2, karena baru saja ada teroris kabur dari lapas karena pake cadar. 

[roderick]

itu bukan melanggar kebebasan mas, itu yang namanya aturan KEBEBASAN..ckckkckk

mas kafir HARBY bisa dikatakan adalah MEMERANGI/MEMUSUHI umat Islam baik TERANG-TERANGAN maupun SEMBUNYI-SEMBUNYI.. nah saya tidak dalam kapasitas menunjuk golongan dan individu, cukup sampai definisi Kafir Harby saja.

soal Pajak begini loh massss... yang saya maksud adalah OBJEK KENA PAJAK, Muslim kena pajak ZAKAT, Kafir kena pajak JIZYAH. kalau mau kaya orang cina itung2gan besaran mana Zakat dan jizyah ya monggo di analisa sendiri..

Mohon pemaparan perbandingan besar zakat dan jizyah yang harus dibayarkan.
Terimakasih.

[striker]

Buat saya negara sekarang ok, yg penting saya masih bisa cari makan, hidup tenang, dan jauh dari musibah dan bencana.

Tapi daulah Islamiyah juga ok, mungkin better meskipun belum dicoba 

semua itu hanya kebiasaan saja kok, dan kebiasaan kalau mau diubah memang banyak kontroversinya daripada pronya 

khususnya Bali, walau bagaimanapun mungkin tdk akan bisa mengikuti syariah Islam, lha mbangun masjid / mushola disini saja susah, jadi semua tetgantung tempat dan kondisi wilayah 

itu pendapat pribadi saya 

[Lily]

Intermezzo aja....

Kalo syariah islam, berarti wanitanya nanti diminta pake cadar ya ?

Nah kalo begitu, setiap penjaga Lembaga Pemasyarakatan harus extra hati2, karena baru saja ada teroris kabur dari lapas karena pake cadar. 

waduuh... keberatan!
selain panas, boros kain .... kecantikan sy tidak terlihat donk, ogah 100x *lebaaaii*

[Shakespeare]

Sebenarnya kalau daulah islamiyah/syariah islamiyah maksudnya hanya untuk diterapkan bagi umat muslim, apa bedanya dengan sekarang sih..??

Sekarang dengan sistem negara Pancasila juga umat muslim sudah sangat diistimewakan kok, dan di sisi lain umat non-muslim masih sering didiskriminasikan.
 

[RHCP]

bro shakes, pasti ada bedanya bro.....selain umat muslim akan lebih diwajibkan sesuai syariat dan umat non muslim akan lebih 'disesuaikan' dengan syariat. Pasti akan ada batasan2 yang lebih untuk umat non muslim yang disesuaikan dengan syariat. Dan juga pasti akan ada oknum2 yang mengatasnamakan mendukung hukum negara yang syariat untuk 'menekan' umat non muslim.

Nah @ bro striker, PI menurut saya bukan hukum atau ideologinya yang diganti sekarang ini tapi pelaksana hukumnya yang diganti. Untuk memaksimalkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan juga untuk menghindari oknum2 yang tidak bertanggung jawab atau merasa bertanggung jawab.