Irjen Djoko Menolak Diperiksa KPK

[Leonardo]

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan korupsi simulator berkendaraan ujian surat izin mengemudi (SIM), Inspektur Jenderal Djoko Susilo, menolak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/9/2012) pagi ini. Tim pengacara Djoko yang terdiri dari Hotma Sitompoel, Tommy Sihotang, dan Juniver Girsang mendatangi gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk menyampaikan surat pemberitahuan ke penyidik KPK mengenai ketidakhadiran Djoko.

"Kami kuasa hukum dari DS (Djoko Susilo) secara resmi sudah menyampaikan surat kepada penyidik yang berisikan bahwa sampai saat ini, DS belum bisa hadir dalam pemeriksaan," kata Juniver saat akan meninggalkan gedung KPK.

Menurut Juniver, kliennya tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini karena masih mempertanyakan kewenangan KPK dalam menyidik kasus ini. Selain oleh KPK, kasus dugaan korupsi simulator SIM ini juga disidik kepolisian.

"Karena ada dualisme dalam kasus ini, kami dari penasihat hukum atas permintaan klien kami DS meminta penegasan siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap dirinya," kata Juniver.

Dia juga mengatakan kalau pihak Djoko akan menunggu fatwa Mahkamah Agung terlebih dahulu mengenai penegak hukum mana yang berhak menangani perkara korupsi simulator SIM ini. Juniver menilai, kliennya tidak bisa diperiksa oleh dua instansi penegak hukum.

Sebelum dipanggil KPK hari ini, Djoko beberapa kali diperiksa kepolisian sebagai saksi. Selain menunggu fatwa MA, tim pengacara Djoko juga sudah menyampaikan surat resmi untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK.

"Kita siap berdialog kepada mereka untuk mengatur langkah-langkah yang paling tepat dan tidak merugikan klien kami," ujar Juniver.

KPK memanggil Djoko untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM. KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo serta Budi Susanto dan Sukotjo Bambang yang menjadi rekan pengadaan dalam proyek simulator ini. Baik Didik, Budi, maupun Sukotjo juga menjadi tersangka di kepolisian.

Djoko bersama tiga tersangka lainnya diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga mengakibatkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain. Adapun kerugian negara dalam proyek pengadaan simulator roda dua dan roda empat ini mencapai Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar. Selain itu, Djoko diduga menerima suap miliaran rupiah dari Budi Susanto terkait proyek senilai Rp 198,6 miliar tersebut. Uang suap itu diduga diberikan Budi melalui Sukotjo.

sumber

Hebat...pak Jendral...sampai menolak diperiksa KPK ...

[bruce]

Namanya juga Jendral, bro

[Leonardo]

katanya sih ada surat keputusan dari Pak Timur Pradopo...hehe...makanya si jendral non aktif ini masih berani juga 


Jadi inget tema diskusi terdahulu negeri autopilot 

[bruce]

katanya sih ada surat keputusan dari Pak Timur Pradopo...hehe...makanya si jendral non aktif ini masih berani juga 


Jadi inget tema diskusi terdahulu negeri autopilot 

Makanya, apakah kita masih heran kalau korupsi tidak bisa diberantas ? Apakah kita masih pura pura ngga tahu, mengapa premanisme masih kuat di negara ini ?

Tanyalah pada rumput yang bergoyang.

 

[Djo]

Mustinya SBY turun tangan, ini bukan berarti Kepala Negara intervensi urusan hukum.
Tapi yg penting dia cuma nentuin siapa yg berhak memeriksa Djoko susilo.

tokh meskipun kpk atau polri yg menangani, ujung2nya akan ke pengadilan jg. Dan SBY gak bisa ikut campur disini.

[bruce]

Mustinya SBY turun tangan, ini bukan berarti Kepala Negara intervensi urusan hukum.
Tapi yg penting dia cuma nentuin siapa yg berhak memeriksa Djoko susilo.

tokh meskipun kpk atau polri yg menangani, ujung2nya akan ke pengadilan jg. Dan SBY gak bisa ikut campur disini.

SBY? Jangan berharap banyak pada jendral penakut seperti dia, bro.
Baru ada teroris yang menjadikan gambarnya sebagai sasaran tembak aja udah gemetar dan ketakutan.

 

[Husada]

Hebat juga pengacara-pengacara (Hotma Sitompoel, Tommy Sihotang, dan Juniver Girsang) itu. Kalau tidak salah, (ini harus belajar ulang lagi deh), ada ayat dalam peraturan KPK bahwa KPK memiliki kompetensi memeriksa kasus-kasus korupsi baik diminta atau tidak diminta. Lha, kalau pengacara sampai mengingkarinya, wah... mau dibawa kemana negeri ini? Mana kepastian hukumnya?

O, mungkin pengacara itu hanya coba-coba. Kalau mujur, ya syukur. Kalau tidak berhasil, apa boleh buat. Tapi itu suatu kekonyolan para hamba hukum, yang mengetahui ada kompetensi institusi di KPK, dicoba untuk 'dikebiri'. Weh... makin rusak saja negeri ini.

Eh, tapi nanti dulu. Itu hanya berita media, to? Kayaknya, tidak mungkin pengacara sekaliber ketiga orang itu tidak membaca peraturan pendirian KPK.

[Leonardo]

Update news...
setealah Mahkamah Agung menolak untuk memberikan fatwa berikutnya KPK juga unjuk gigi dengan tidak mundur sedikit pun KPK tidak mundur

[Shakespeare]

Hebat juga pengacara-pengacara (Hotma Sitompoel, Tommy Sihotang, dan Juniver Girsang) itu. Kalau tidak salah, (ini harus belajar ulang lagi deh), ada ayat dalam peraturan KPK bahwa KPK memiliki kompetensi memeriksa kasus-kasus korupsi baik diminta atau tidak diminta. Lha, kalau pengacara sampai mengingkarinya, wah... mau dibawa kemana negeri ini? Mana kepastian hukumnya?

O, mungkin pengacara itu hanya coba-coba. Kalau mujur, ya syukur. Kalau tidak berhasil, apa boleh buat. Tapi itu suatu kekonyolan para hamba hukum, yang mengetahui ada kompetensi institusi di KPK, dicoba untuk 'dikebiri'. Weh... makin rusak saja negeri ini.

Eh, tapi nanti dulu. Itu hanya berita media, to? Kayaknya, tidak mungkin pengacara sekaliber ketiga orang itu tidak membaca peraturan pendirian KPK.

Jadi ingat sekitar bulan Juli yang lalu sempat ketemu dan dengerin Juniver Girsang pidato ilmiah di satu kampus swasta di Jogja. Dalam pidatonya beliau lantang dan heroik sekali bicara tentang korupsi dan kegagalan sistem di negeri ini untuk memberantas korupsi...
Lho, tapi kok beliau masih membela para koruptor...???
Tanya kenapa...???   

[Husada]

Jadi ingat sekitar bulan Juli yang lalu sempat ketemu dan dengerin Juniver Girsang pidato ilmiah di satu kampus swasta di Jogja. Dalam pidatonya beliau lantang dan heroik sekali bicara tentang korupsi dan kegagalan sistem di negeri ini untuk memberantas korupsi...
Lho, tapi kok beliau masih membela para koruptor...???
Tanya kenapa...???   

Maju tak gentar, membela yang...

[Phooey]

Kalo gini caranya.....

Enggak ada yang berani ngaku pengacara di forum ini   

[Shakespeare]

Maju tak gentar, membela yang...

......punya duit...????

[Leonardo]

Sebenarnya sih hak asasi semua tersangka ataupun terdakwa mendapat akses pengacara...

Dan saya tidak tau kode etik pengacara ....seperti apa...

Tapi taruhlah pengacara itu bersedia menjadi pengacara seorang koruptor ...nah yang diharapkan adalah pengacara tersebut membela tersangka secara objektif tidak melulu harus mendapat kebebasan tapi berdasarkan fakta yang sebenarnya dicarikan keringanan dari hukuman yang berlaku ....

Tapi yang kebanyakan di sini adalah pengacara2 melakukan segala2nya ...entah itu pembenaran, nyogok hakim, jaksa etc...inilah yang akhirnya menurunkan kehormatan profesi pengacara...

salam

[Husada]

Abraham mulai terlihat sangat jelas aneh. Dalam hitungan puluhan jam saja, dia merubah sikap. Semula dengan 'garang' ingin memenjarakan sang jenderal, e'e'eee... pada jumat keramat Abraham dia meninggalkan kantor, dan dengan berdalih tidak cukup personil mengambil keputusan, sang jenderal tidak ditahan. Ada apa? Apa ada?

[bruce]

Abraham mulai terlihat sangat jelas aneh. Dalam hitungan puluhan jam saja, dia merubah sikap. Semula dengan 'garang' ingin memenjarakan sang jenderal, e'e'eee... pada jumat keramat Abraham dia meninggalkan kantor, dan dengan berdalih tidak cukup personil mengambil keputusan, sang jenderal tidak ditahan. Ada apa? Apa ada?

Ada apa? Masihkah anda bertanya 'ada apa' di Republik Tercinta ini, bro?
Jika saya punya korps, jika saya punya cukup bintang di pundak yang menandakan saya sebagai pimpinan di korps tersebut, jika korps saya punya kekuatan senjata dan berwenang menertibkan pelanggaran di republik ini. Jika saya dibela oleh pimpinan korps yang lain yang juga telah menikmati 'hasil kerja keras' saya selama ini. Masihkah anda bertanya 'ada apa' ?