DPRD Minta Jokowi Kurangi Jalan-jalanKurnia Sari Aziza | Jumat, 19 Oktober 2012 | 11:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta untuk tidak terlalu sering turun ke lapangan dan lebih memikirkan sejumlah permasalahan lain yang lebih penting. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin meminta Jokowi agar memperhatikan nasib Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Menurut Nurdin, persoalan Blok A Tanah Abang lebih krusial ketimbang jalan-jalan ke lokasi permukiman warga. "Jangan sampai Blok A Pasar Tanah Abang jatuh ke tangan swasta. Ini persoalan bisnis dan Blok A itu aset Pemprov DKI. Kalau bisa, kurangi sedikit jalan-jalannya, lihat berkas lama PD Pasar Jaya," ujar Nurdin, Jumat (19/10/2012).
Politisi PKS itu mendesak Jokowi segera mengambil langkah nyata demi menyelamatkan Blok A Pasar Tanah Abang. Menurutnya, Jokowi harus memberikan opininya sehingga bisa menyelamatkan Blok A.
Sebagai catatan, Blok A Pasar Tanah Abang terancam terlepas dari tangan Pemprov DKI karena PT Priamanaya Djan International (PT PDI) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan, persoalan tersebut terkait perjanjian kerja sama antara PD Pasar Jaya dan PT PDI yang seharusnya berakhir pada 2008, lalu diperpanjang hingga 16 Desember 2009, dan kemudian status quo hingga 1 April 2011.
Persoalan ini juga sudah diaudit investigatif oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari audit yang terbit pada 26 Maret 2012, ada indikasi kerugian negara dari pendapatan yang tidak dapat direalisasi sekurang-kurangnya Rp 179,56 miliar. Selain itu, kerugian juga ditimbulkan karena tertundanya kesempatan Pasar Jaya untuk mengelola Pasar Blok A.
Jokowi yang sempat ditanya mengenai persoalan ini mengaku belum mengetahui akar permasalahan sengketa kepemilikan Blok A Tanah Abang itu. "Saya tidak tahu. Masalah di Jakarta banyak sekali. Saya harus pelajari satu-satu, baru saya bisa komentar," ujarnya.
Sumber :Tribunnews.com
Editor :Laksono Hari W
Sekedar komen untuk 'yang mengaku' wakil rakyat :
Sebagai pemimpin daerah, adalah WAJIB mengetahui daerah kekuasaannya.
Sebagai kepala daerah, tidak layak hanya mendengar laporan ABS.
Hanya orang MALAS yang duduk manis di kantor sepanjang hari.
Wilayah kumuh, daerah banjir, terminal bus, itu bukan wilayah yang bisa igologkan tempat jalan jalan.
Jangan karena Jokowi populer, dan mengalahkan gabungan partai konyol sejati, maka berkomentar layaknya seorang tidak punya pikiran seperti itu. Rakyat tidak bodoh, rakyat tahu mana yang bekerja dan mana yang cuma OMDO.
Perhatian untuk warga Jakarta, ingat ingat siapa saja yang cuma bisa komen idiot, dan mana yang mau bekerja.
