Ada apa dengan e-KTP ?

[bruce]

Bagi penduduk Jakarta, e-KTP yang seharusnya bisa selesai, ternyata berujung tidak jelas. Rupanya ada 'permainan belakang layar' yang yaaaah seperti biasa lah.

SENIN, 27 AGUSTUS 2012 | 18:56 WIB
Tomy Winata: Konflik Paulus Bukan dengan Andi 

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Grup Artha Graha, Tomy Winata, mengatakan konflik pemilik PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos terkait megaproyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bukan dengan anaknya, Andi Winata.

“Paulus bermasalah dengan Oxel System Ltd. Anak saya bekerja di sana,” katanya kepada Tempo ketika dihubungi Ananda Badudu, Kamis pekan lalu. Saat dihubungi, sang taipan mengaku berada di Bangkok.

Tomy mengatakan, sebenarnya ia tak mau ikut campur urusan anaknya dengan Paulus. “Anak saya sudah gede dan dewasa, bisa menangani masalah ini,” kata dia.

Namun, Paulus suatu ketika pernah meminta dirinya menengahi konfliknya dengan Andi. Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, ia pun bertemu dengan Paulus di Hotel Conrad Hong Kong dan Hotel Borobudur.

“Semua atas permintaan Paulus. Dia minta tolong kepada saya untuk menengahi persoalannya, melalui Jack Budiman,” kata dia. Jack merupakan teman kongsi Paulus yang lain, yang juga dekat dengan Tommy Winata.

Ia menambahkan, “Saya ikut menengahi hanya karena ingin proyek ini berjalan baik, karena ini untuk kepentingan bangsa,” kata dia.

Paulus adalah pemilik PT Sandipala Arthaputra, perusahaan pencetak surat berpengaman khusus yang kebagian proyek e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Ia tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia bersama empat perusahaan lain turut mengerjakan pembuatan 172 juta kartu senilai Rp 5,8 triliun.

Paulus berkongsi dengan Andi Winata dalam hal penyediaan keping ST-Micro untuk proyek e-KTP. Perusahaan Oxel System Ltd, milik Andi, merupakan agen tunggal keping merek itu di Indonesia.

Rupanya kerja sama proyek triliunan rupiah ini tak berjalan mulus. Bersama Jack, Andi melaporkan Paulus ke Mabes Polri atas tuduhan menipu dan menggelapkan dana pada Maret dan April lalu.

Laporan Andi dan Jack ke Mabes Polri ini berakibat buruk bagi Paulus. Sejak 6 Juni, namanya dan putrinya, Catherine Tannos, terpajang dalam daftar buron di portal Interpol. Saat ini, Paulus dan keluarganya bersembunyi di Singapura.

MUNAWWAROH | ANANDA BADUDU

Indonesia oh Indonesia, kapan engkau lepas dari premanisme, koruptor dan pengusaha busuk?

 

[bruce]

Selasa, 01 November 2011 - 16:54:40 WIB
Tender e-KTP Kemendagri Berbau Korupsi
Diposting oleh : Redaksi
Jakarta, OtonomiPlus.Com

Proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) diduga beraroma korupsi, yang melibatkan beberapa pejabat Negara.
Direktur Executive Government Against Corruption &Discrimination (GAC&D) Andar M Situmorang, SH, ML dalam pesan singkatnya kepada OtonomiPlus.Com, mengatakan “Mendagri Gamawa Fauzi sukses rekayasa tender e-KTP senilai Rp. 5,8 triliun untuk konsorsium atas nama Vendor Cina Paulus Tannos Presiden Direktur PT Sandipala Artha Putra”, ujarnya.
Andar mengatakan Paulus Tannos dikenalkan oleh Romeo Sibih kepadanya dan diperkenalkan kepada petinggi Demokrat Prof. Dr. Mubarok pada tanggal 4 Juni 2009 di Hotel Sari Pasific Jakarta. Lanjut Andar Paulus Tannos menyerahkan Proposal Penawaran Harga Proyek e-KTP hanya sebesar Rp. 3,8 triliun yang didukung vendor China Changchun Hongda Information Technology.Co.Ltd, tutur Andar. Pihaknya telah melaporkan masalah ini kepada Presiden. Bahwa pelaksanaan tender pengadaan e-KTP berbasis SIAK Nasional sesuai Blue Book 2006-2009 yang menelan uang rakyat Rp.5,9 triliun. Proyek e-KTP dirancang sejak agustus 2008. Proyek ambisius E-KTP basis Nasional ini digodok sejak berlakunya UU No.23/2006 tentang administrasi kependudukan.
Andar mengatakan, dengan semangat Ditjen Aminduk Kemendagri menciptakan proyek E-KTP basis Nasional dengan bukti petunjuk sejak akhir Agustus 2008. Menneg PPN/Kepala Bapenas Paskah Suzeta, Direktur OTDA dengan investor perwakilan China dipimpin oleh Wirayan Tanzil dan dikawal anggota DPR RI DR.M. Azwir Dainy Tara,MBA Komisi VI sekarang Komisi VII untuk persiapan kegiatan SIAK di Indonesia pembuatan E-KTP Nasional, ujar Andar.
Lebih lanjut Andar mengatakan mempertemukan seseorang dengan vendor Chines yang diwakili oleh Paulus Tannos. Sebagaimana suratnya tanggal 4 juli 2011 penjelasan I point point dan langkah loby dengan pejabat-pejabat terkait pelaksana E-KTP Nasional, ujarnya. Sebagai Negara hukum haruslah lebih dahulu menunggu kepastian hukum putusan pengadilan perkara dalam Penyidikan Kejagung RI sejak September 2010 atas empat tersangka korupsi proyek E-KTP kode paket P.11 adalah diawali dengan suap-menyuap DP (uang muka) proyek pengadaan perangkat keras dan lunak dan blangko KTP dengan Chhip penerapan awal KTP berbasis NIK secara Nasional kode paket P.11 dengan pagu anggaran Rp. 15.429 miliar oleh Dwi Setyantono sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Irman Plt Dirjen Administrasi kependudu-kan kemendagri/direktur pendaftaran penduduk kemendagri/pejabat pembuat komitmen proyek paket P.11 untuk konsorsium PT.Karsa Wisesa Utama, Suhardjijo dan Dirut PT. Inzaya Raya, Indra Wijaya.
Suap Ketua KPK!
Menurut Andar bahwa benar pengakuan M Nazarudin dirumahnya bertemu rekanan Kemendagri Andi Agustinus Maronggong, memberi Suap kepada Ketua KPK Chandra M Hamzah untuk mempeti eskan perkara korupsi dengan kerugian Negara sejumlah Rp. 400.000.000.000; Pagu Rp. 560.000.000.000. untuk proyek pengadaan 18 paket I sampai dengan VIII barang Kaporlap Hansibp Pemilu 2009 maximum Rp. 160.000.000.000 strandar toko PD.Kummala Sakti di Kramat Bunder .
Ini adalah tanggung jawab mendagri bersama pejabat-pejabat lainnya, sperti, Ketua panitia pengadaan barang paket I sd V, Sri Rosmalawati.SH, Ketua panitia pengadaan paket VI sd X Dra.Jua Juariah, Ketua panitia pengadaan barang paket XI sd XIV Ir. S.P Sitompul, Ketua panitia pengadaan barang paket XV sd XVII Drs. Agustin Sagala,M.SI, Pengatur pemenang tender mayoritas Proyek Depdagri Andi Naronggong,dan Para direksi perusahaan yang dimenangkan untuk tender pengadaan 18 paket baju hansip. Andar mengatakan kerugian Negara sejumlah Rp 322.310.165.560,- dari pagu sejumlah Rp 560.000.000.000,- (Lima ratus enam puluh miliar rupiah).(jh)

Oalah Indonesiaku

 

[hanhalim2]

Bagi penduduk Jakarta, e-KTP yang seharusnya bisa selesai, ternyata berujung tidak jelas. Rupanya ada 'permainan belakang layar' yang yaaaah seperti biasa lah.

Indonesia oh Indonesia, kapan engkau lepas dari premanisme, koruptor dan pengusaha busuk?

 

Polri juga tergiur dengan cara  bikin kue e- KTP buru buru juga bikin  kartu INAFIS
ntar orang harus bawa banyak Kartu (KTP Biasa, E-Ktp, inafis,kartu ATM , SIM , Kartu Kredit,  FLASH BCA kartu GSM dan CDMA

Tuhan Yesus memberkati

han

[Husada]

Polri juga tergiur dengan cara  bikin kue e- KTP buru buru juga bikin  kartu INAFIS
ntar orang harus bawa banyak Kartu (KTP Biasa, E-Ktp, inafis,kartu ATM , SIM , Kartu Kredit,  FLASH BCA kartu GSM dan CDMA

Tuhan Yesus memberkati

han

Tambah lagi kalo FIK jadi bikin kartu anggota.

[bruce]

Polri juga tergiur dengan cara  bikin kue e- KTP buru buru juga bikin  kartu INAFIS
ntar orang harus bawa banyak Kartu (KTP Biasa, E-Ktp, inafis,kartu ATM , SIM , Kartu Kredit,  FLASH BCA kartu GSM dan CDMA

Tuhan Yesus memberkati

han

Ngga repot koq oom, nnti disatukan, dan terakhir chips nya ditanamkan di lengan atau di dahi.
Asik kan?