Ratusan Anggota FPI Geruduk Gedung DPRD DKI

[detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) menggeruduk Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (9/10/2012). Kedatangan mereka hari ini untuk mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi SK Gubernur tentang jabatan wakil gubernur di beberapa lembaga di Jakarta.

Juru Bicara Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta, Jafar Shidiq mengatakan, sebelumnya ia telah meminta berdialog dengan beberapa komisi di DPRD DKI Jakarta. Akan tetapi niat berdialog tak pernah mendapat respon yang akhirnya memaksa FPI DKI Jakarta melalui aksi demonstrasi.

"Semasa reses dan mengunjungi daerah pemilihan katanya mau membuka dialog. Tapi mana buktinya? Kami datang bukan mau merusak, tapi ingin berdialog," kata Jafar saat memberikan orasinya di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, sedikitnya ada 12 tugas yang secara ex officio dalam jabatan wakil gubernur DKI Jakarta. Di antara tugas dan jabatan ex officio Wakil Gubernur tersebut terdapat beberapa jabatan yang langsung terkait dengan urusan umat Islam yang diyakini oleh FPI harus dijabat oleh mereka yang beragama Islam. Jabatan itu di antaranya adalah, Ketua Badan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Quran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Pertimbangan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (Bazis), Ketua Dewan Pembina Badan Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama, dan lain-lain.

Sampai berita ini diturunkan, belasan anggota DPD FPI DKI Jakarta diterima oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. Suasana lalu lintas di Jalan Kebon Sirih cukup padat karena aksi demonstrasi ini mengundang warga masyarakat yang melintas di lokasi tersebut.



repot neh.. 

[Husada]

repot neh.. 

Betul. Penyebabnya ialah, mencampuradukkan urusan agama dan urusan kenegaraan (dhi pemeritah daerah). Kalau tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah bernuansa hanya memihak ke salah satu agama yang eksis di negeri ini, itu artinya mencederai Pancasila. Betapa bijaknya, kalau tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dihindarkan dari keberpihakan kepada salah satu agama saja.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus berdiri tidak memihak masyarakatnya berdasar SARA. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah cerminan masyarakat secara menyeluruh, maka dia harus tidak ditugasi berdasarkan unsur SARA. Jika pada acara-acara keagamaan, mendapat undangan, ya terserah mau hadir atau tidak.

Damai, damai, damai.

[detik]

FPI Minta Pelantikan Jokowi-Basuki Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pelantikan gubernur terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). Alasannya, FPI meminta pelantikan dilakukan setelah SK gubernur tentang jabatan wakil gubernur direvisi terlebih dahulu.

"Ini bukan politik. Kami hanya meminta pelantikan ditunda sampai SK itu direvisi," kata juru bicara DPD FPI DKI Jakarta, Jafar Shidiq, di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2012).

Jafar mengatakan, sebelumnya dia beberapa kali telah meminta waktu berdialog dengan anggota DPRD DKI Jakarta terkait permasalahan ini. Akan tetapi, permintaan dialog tak pernah direalisasi sampai berakhirnya masa pemilihan kepala daerah. Isi SK Gubernur DKI Jakarta yang dipermasalahkan oleh DPD FPI DKI Jakarta adalah mengenai aturan yang menyatakan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta akan membawahi beberapa lembaga keislaman. FPI menilai, tak mungkin wakil gubernur terpilih saat ini, Ahok, dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Mengingat yang bersangkutan merupakan pemeluk agama di luar agama Islam.

"Kami sudah minta waktu dialog, tetapi tak pernah ditanggapi. Akhirnya sekarang terpaksa berdemo. Ini bukan SARA, kami hanya beranggapan sebaiknya SK tersebut direvisi dahulu karena lembaga itu harus dipimpin oleh orang yang beragama Islam," katanya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan anggota Front Pembela Islam menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta untuk mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi SK gubernur tentang jabatan wakil gubernur di beberapa lembaga.

Untuk diketahui, sedikitnya ada 12 tugas yang secara ex officio dalam jabatan wakil gubernur DKI Jakarta. Di antara tugas dan jabatan ex officio wakil gubernur tersebut terdapat beberapa jabatan yang langsung terkait dengan urusan umat Islam. Jabatan itu di antaranya adalah Ketua Badan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Quran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Pertimbangan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (Bazis), Ketua Dewan Pembina Badan Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Dewan Masjid Indonesia, dan Ketua Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama.

Sampai berita ini diturunkan, belasan anggota DPD FPI DKI Jakarta tengah melakukan mediasi dengan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. Suasana lalu lintas di Jalan Kebon Sirih cukup padat karena aksi demonstrasi ini menyita perhatian warga masyarakat yang melintas di lokasi tersebut.



kan sudah di tunda dari rencana awal di 7/10/2012..

paling banyak maunya neh organisasi..

[Leonardo]

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) menggeruduk Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (9/10/2012). Kedatangan mereka hari ini untuk mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi SK Gubernur tentang jabatan wakil gubernur di beberapa lembaga di Jakarta.

Juru Bicara Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta, Jafar Shidiq mengatakan, sebelumnya ia telah meminta berdialog dengan beberapa komisi di DPRD DKI Jakarta. Akan tetapi niat berdialog tak pernah mendapat respon yang akhirnya memaksa FPI DKI Jakarta melalui aksi demonstrasi.

"Semasa reses dan mengunjungi daerah pemilihan katanya mau membuka dialog. Tapi mana buktinya? Kami datang bukan mau merusak, tapi ingin berdialog," kata Jafar saat memberikan orasinya di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, sedikitnya ada 12 tugas yang secara ex officio dalam jabatan wakil gubernur DKI Jakarta. Di antara tugas dan jabatan ex officio Wakil Gubernur tersebut terdapat beberapa jabatan yang langsung terkait dengan urusan umat Islam yang diyakini oleh FPI harus dijabat oleh mereka yang beragama Islam. Jabatan itu di antaranya adalah, Ketua Badan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Quran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Pertimbangan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (Bazis), Ketua Dewan Pembina Badan Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama, dan lain-lain.

Sampai berita ini diturunkan, belasan anggota DPD FPI DKI Jakarta diterima oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. Suasana lalu lintas di Jalan Kebon Sirih cukup padat karena aksi demonstrasi ini mengundang warga masyarakat yang melintas di lokasi tersebut.



repot neh.. 

Nah itu kan cuman ex officio saja ...hanya sebagai simbol saja..tapi kalau mau di revisi yah boleh saja hanya jangan karena cuman kasus ini aja...terus mau direvisi...

Kalau mau direvisi karena mau badan amil zakat dll itu jadi lebih independen yah bisa aja ...nggak melulu dananya minta2 sama pemerintah daerah...

Tapi yah nggak ada hubungannya dengan penundaan pelantikan karena tugas wagub bukan hanya sekedar ex officio aja...tapi banyak yang lain yang lebih real dan urgent untuk menata DKI yang semrawut keadaanya.

salam 

[Shakespeare]

Sebenarnya tidak perlu ditunda kalau hanya untuk masalah sepele seperti itu. Itu kan hanya soal teknis. Saya pikir tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa Wakil Gubernur otomatis harus menjadi Ketua bagi lembaga-lembaga keagamaan di atas. Sebab kalau aturan tersebut benar ada, berarti keberadaan negara kita sebagai negara Pancasila patut dipertanyakan lagi.

Menurut saya, aturan bahwa Wagub otomatis menjabat Ketua lembaga2 tersebut tidaklah mutlak. Pasti ada mekanisme untuk mengatur jabatan2 tersebut manakala Wagub "berhalangan." Dan kalau menurut saya, memang sebaiknya Pak Basuki sebagai Wagub terpilih tidak perlu mengurusi urusan2 keagamaan semacam itu yang rawan menjadi sandungan.

Tapi benar kata Bro Leo, ada masalah2 lain yang lebih mendesak untuk diurusi di DKI ini. Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi.

[detik]

Sebenarnya tidak perlu ditunda kalau hanya untuk masalah sepele seperti itu. Itu kan hanya soal teknis. Saya pikir tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa Wakil Gubernur otomatis harus menjadi Ketua bagi lembaga-lembaga keagamaan di atas. Sebab kalau aturan tersebut benar ada, berarti keberadaan negara kita sebagai negara Pancasila patut dipertanyakan lagi.

Menurut saya, aturan bahwa Wagub otomatis menjabat Ketua lembaga2 tersebut tidaklah mutlak. Pasti ada mekanisme untuk mengatur jabatan2 tersebut manakala Wagub "berhalangan." Dan kalau menurut saya, memang sebaiknya Pak Basuki sebagai Wagub terpilih tidak perlu mengurusi urusan2 keagamaan semacam itu yang rawan menjadi sandungan.

Tapi benar kata Bro Leo, ada masalah2 lain yang lebih mendesak untuk diurusi di DKI ini. Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi.

bentul mod..

ngemeng ngemeng di Jogya FPI suka berulah juga ngak ??

[Shakespeare]

bentul mod..

ngemeng ngemeng di Jogya FPI suka berulah juga ngak ??

heheh...kadang2 sih, tapi gak separah di Jakarta/Banten/Jawa Barat

[bruce]

Kalau dari pengamatan saya, sebenarnya FPI cuma sekedar ingin ukur kekuatan Gub/Wagub baru saja. Apakah akan takut dan patuh, atau justru akan menekan keberingasan FPI di DKI.

Urusan tetek-bengek seperti itu bisa ditangani siapapun, bahkan bisa saja Jokowi/Ahok melimpahkan urusan itu untuk ditangani oleh salah seoarang kepala dinas di DKI. Mengapa dijadikan urusan yang seolah hidup matinya kegiatan agama Islam di DKI tergantung oleh seorang Wagub? What a stup**. Sedangkan umat Kristen mandiri, dan santai santai saja, entah yang menjadi pejabat itu beragama Hindu, Islam, Buddha, Konghucu, Kriten, bahkan freethinker sekalipun, ngga ada urusan dengan kegiatan beragama umat Kristen.

 

[Phooey]

Terkadang saya heran, mengapa FPI sedemikian kuat di Jakarta.   

Untunglah di Surabaya FPI belum pernah berbuat aneh2 seperti yang di Jakarta.

heheh...kadang2 sih, tapi gak separah di Jakarta/Banten/Jawa Barat

Ini berkat kewibawaan Mod Shakes.....sehingga mereka sungkan melakukan tindakan anarkis.


 

[bruce]

Terkadang saya heran, mengapa FPI sedemikian kuat di Jakarta.   

Untunglah di Surabaya FPI belum pernah berbuat aneh2 seperti yang di Jakarta.


Ini berkat kewibawaan Mod Shakes.....sehingga mereka sungkan melakukan tindakan anarkis.


 

Mungkin karena di Surabaya mayoritas adalah Madura, dan Madura itu orang NU, dan orang NU itu manut dengan kiainya, dan kiai NU rata rata bukanlah jenis tak berahlak seperti para habib di Jkt.

 

[Shakespeare]

Ini berkat kewibawaan Mod Shakes.....sehingga mereka sungkan melakukan tindakan anarkis.


 

Ini cara lain untuk "memaksa" saya unjuk diri ya..?? 

[detik]

umat islam yang waras juga malu melihat tingkah penganguran yang suka membuat rusuh model begini..
coba masih ada gus dur, pasti kena kritik lagi si fpi ini..

[Phooey]

Ini cara lain untuk "memaksa" saya unjuk diri ya..?? 

Semoga sungkan dan cepat cepat unjuk diri     

[avila]

konon dana fpi dari palak2an uang preman dan bantuan dari asing ??
betul nga sih ?

[bruce]

konon dana fpi dari palak2an uang preman dan bantuan dari asing ??
betul nga sih ?

Kalau dana hasil malak betul adanya, kalau dana dari asing saya ngga tahu.